LBH PERS MAKASAR
Advokat, Akademisi, dan Jurnalis Deklarasikan LBH Pers Makassar
MAKASSAR, TRIBUN - Sejumlah praktisi hukum (lawyer), akademisi, jurnalis, dan aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS) mendeklarasikan persiapan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (23/6) siang tadi.
Turut menandatangani deklarasi tersebut di antaranya anggota Dewan Pers Bambang Harimurti yang juga mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Direktur LBH Pers Hendrayana, Koordinator Anti Corruption Committee (ACC) Dr Abraham Samad, Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib, dan anggota KPID Sulsel Rusdin Tompo.
Ikut pula mendaklarasikan, Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel Nasrullah Nara, akademisi Fadly M Natsif, advokat Ridwan J Silamma, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradhana, Suwardi Tahir dari Fajar, dan Jumadi Mappanganro dari PJI Sulsel.
"Setelah deklarasi ini, kami serahkan kepada teman-teman lawyer di Makassar untuk segera menyusun AD-ART dan kepengurusan LBH Pers Makassar. Selanjutnya jika ada persoalan hukum terkait pers di Indonesia timur, nantinya teman-teman di LBH Pers Makassar siap mendampingi," ujar Hendrayana yang ditemui usai deklarasi.
Hendrayana menambahkan, LBH Pers di Indonesia yang sudah ada kepengurusannya baru di Jakarta dan di Medan. Karena itu ia berharap LBH Pers Makassar bisa segera terbentuk susunan pengurusnya.
"Pembentukan LBH Pers Makassar ini merupakan jawaban kami terkait banyaknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan maupun sengketa pers di wilayah Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia timur," jelasnya.
Sebagai persiapan pembentukan tersebut, LBH Pers bekerja sama dengan LBH Makassar dan Open Society Institute menggelar Training Advokat Berperspekif Pers selama dua hari, 22-23 Juni di Hotel Singgasasana. Pelatihan ini diikuti 25 advokat dari Indonesia timur. Selain dari Sulsel, hadir pula advokat dari Bali, Sulawesi Barat, Manado, dan Ternate. (jum)
(dikutip di harian tribun timur edisi 24 juni 2010)
------------
LBH Pers Hadir di Makassar
MAKASSAR -- Training advokat berperspektif pers di Hotel Singgasana selama dua hari diakhiri dengan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, Rabu, 23 Juni. LBH Pers Makassar ini berisi perwakilan wartawan, pengacara, akademisi, aktivis organisasi nonpemerintah, dan pemerhati pers.
Lembaga ini didukung komitmen dari 25 pengacara untuk mendampingi wartawan jika bersentuhan hukum karena masalah jurnalistik.
Deklarasi pembentukan LBH Pers ini ditandai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan dukungan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harimurti, Abraham Samad, Ridwan J Silamma, Suwardi Tahir, Rusdin Tompo, dan Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi, Upi Asmaradhana.
Menurut Upi Asmaradhana, terbentuknya LBH Pers Makassar ini tentu saja disambut positif. Sebab, sangat membantu untuk pendampingan wartawan yang terjerat dalam kasus hukum pers. Termasuk yang mengalami tindakan kriminalisasi pers.
"Tentunya LBH Pers Makassar ini menjadi barometer wilayah timur Indonesia. Sehingga teman-teman wartawan yang mendapatkan masalah, tak perlu jauh-jauh lagi meminta perlindungan ke Jakarta," kata Upi.
Direktur Eksekutif LBH Pers Jakarta, Hendrayana, menyatakan, dengan adanya LBH Pers Makassar ini berarti sudah ada lembaga yang akan memberi perlindungan terhadap para wartawan. Terutama yang tersangkut kasus hukum dan mendapat kekerasan saat melaksanakan tugas. (ram)
(dikutip di harian fajar edisi 24 juni 2010)
MAKASSAR, TRIBUN - Sejumlah praktisi hukum (lawyer), akademisi, jurnalis, dan aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS) mendeklarasikan persiapan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (23/6) siang tadi.
Turut menandatangani deklarasi tersebut di antaranya anggota Dewan Pers Bambang Harimurti yang juga mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Direktur LBH Pers Hendrayana, Koordinator Anti Corruption Committee (ACC) Dr Abraham Samad, Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib, dan anggota KPID Sulsel Rusdin Tompo.
Ikut pula mendaklarasikan, Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel Nasrullah Nara, akademisi Fadly M Natsif, advokat Ridwan J Silamma, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi Upi Asmaradhana, Suwardi Tahir dari Fajar, dan Jumadi Mappanganro dari PJI Sulsel.
"Setelah deklarasi ini, kami serahkan kepada teman-teman lawyer di Makassar untuk segera menyusun AD-ART dan kepengurusan LBH Pers Makassar. Selanjutnya jika ada persoalan hukum terkait pers di Indonesia timur, nantinya teman-teman di LBH Pers Makassar siap mendampingi," ujar Hendrayana yang ditemui usai deklarasi.
Hendrayana menambahkan, LBH Pers di Indonesia yang sudah ada kepengurusannya baru di Jakarta dan di Medan. Karena itu ia berharap LBH Pers Makassar bisa segera terbentuk susunan pengurusnya.
"Pembentukan LBH Pers Makassar ini merupakan jawaban kami terkait banyaknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan maupun sengketa pers di wilayah Sulawesi Selatan maupun daerah lainnya di Indonesia timur," jelasnya.
Sebagai persiapan pembentukan tersebut, LBH Pers bekerja sama dengan LBH Makassar dan Open Society Institute menggelar Training Advokat Berperspekif Pers selama dua hari, 22-23 Juni di Hotel Singgasasana. Pelatihan ini diikuti 25 advokat dari Indonesia timur. Selain dari Sulsel, hadir pula advokat dari Bali, Sulawesi Barat, Manado, dan Ternate. (jum)
(dikutip di harian tribun timur edisi 24 juni 2010)
------------
LBH Pers Hadir di Makassar
MAKASSAR -- Training advokat berperspektif pers di Hotel Singgasana selama dua hari diakhiri dengan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, Rabu, 23 Juni. LBH Pers Makassar ini berisi perwakilan wartawan, pengacara, akademisi, aktivis organisasi nonpemerintah, dan pemerhati pers.
Lembaga ini didukung komitmen dari 25 pengacara untuk mendampingi wartawan jika bersentuhan hukum karena masalah jurnalistik.
Deklarasi pembentukan LBH Pers ini ditandai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan dukungan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harimurti, Abraham Samad, Ridwan J Silamma, Suwardi Tahir, Rusdin Tompo, dan Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi, Upi Asmaradhana.
Menurut Upi Asmaradhana, terbentuknya LBH Pers Makassar ini tentu saja disambut positif. Sebab, sangat membantu untuk pendampingan wartawan yang terjerat dalam kasus hukum pers. Termasuk yang mengalami tindakan kriminalisasi pers.
"Tentunya LBH Pers Makassar ini menjadi barometer wilayah timur Indonesia. Sehingga teman-teman wartawan yang mendapatkan masalah, tak perlu jauh-jauh lagi meminta perlindungan ke Jakarta," kata Upi.
Direktur Eksekutif LBH Pers Jakarta, Hendrayana, menyatakan, dengan adanya LBH Pers Makassar ini berarti sudah ada lembaga yang akan memberi perlindungan terhadap para wartawan. Terutama yang tersangkut kasus hukum dan mendapat kekerasan saat melaksanakan tugas. (ram)
(dikutip di harian fajar edisi 24 juni 2010)
Komentar