Rabu, 26 Juni 2013

Memaknai Hari Hak Jawab

Hari ini, 31 Mei 2013, jurnalis dan masyarakat pers, memeringati hari Hak Jawab. Hari Hak Jawab ditetapkan pertama kali di Makassar, 31 Mei 2010 lalu, bertepatan dengan ulang tahun yang pertama Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar. Koalisi ini sendiri lahir 31 Mei 2009, sebagai koreksi atas upaya kriminalisasi pers yang dilakukan mantan Kapolda Sulselbar kala itu Irjen Pol Sisno Adiwinoto.

Koalisi ini gabungan tiga organisasi jurnalis yang terdiri dari Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel yang diketuai saat itu Nasrullah Nara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar, ketuanya Andi Fadly, dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sulsel Husain Abdullah.

Pasca sidang gugatan Pidana dan Perdata yang mendudukkan Koordinator Koalisi Jurnalis Tolak Kriminalisasi Pers Makassar sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar, 14 September 2009, dan kemudian berlanjut dengan kasasi yang hingga kini putusannya masih di Mahkamah Agung,  Koalisi ini kemudian ber-reinkarnasi menjadi Relawan Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi atau KPJKB.

KPJKB dipertahankan untuk meneruskan semangat dan cita-cita kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, sebagai pilar demokrasi.

Salah satu perjuangan KPJKB saat ini, selain memberikan advokasi para jurnalis dan aktivis, juga aktif mengkampanyekan penggunaan Hak Jawab.

Hak jawab, sebagaimana di atur dalam UU Pers No 40/1999, Pasal 5 ayat 2, termasuk pasal krusial yang bisa menjadi alat peredam terjadinya kekerasan terhadap jurnalis dan media.

Hak Jawab, adalah Hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan tanggapan balik atas pemberitaan yang dianggap merugikan narasumber dan para pihak  yang berkeberatan dengan pemberitaan. Terutama sanggahan pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

Hak Jawab, kedudukannya sama dengan Hak Koreksi, yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain.

Dalam banyak kasus yang dicatat Relawan KPJKB, pada umumnya kasus-kasus kekerasan dan gugatan hukum yang dialami jurnalis dan masyarakat terjadi, lantaran para pelaku enggan menggunakan hak khusus yang diberikan UU Pers kepada masyarakat, yaitu Hak Jawab dan Hak Koreksi. Para pelaku kekerasan umumnya lebih memilih cara-cara barbar dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan. Antara lain, kekerasan fisik, kekerasan verbal, gugatan Pidana dan Perdata hingga penyerangan kantor media massa.

Ekses Tidak Berfungsinya Hak Jawab

Relawan KPJKB, melansir dalam rentang waktu Januari-Mei 2013, setidaknya sudah 13 kasus kekerasan yang dialami para jurnalis dan aktivis terkait pemberitaan. Bandingkan tahun 2009: 10 kasus, 2010: 12 kasus, 2011: 11 kasus dan tahun 2012: 27 kasus.

Kasus-kasus ini pada umumnya terjadi, karena para pelaku tidak memahami atau enggan menggunakan mekanisme Hak Jawab, sebagaimana di atur dalam UU Pers No 40/1999.

Berikut ini data relawan yang berhasil  dihimpun:

4 Februari 2013: Budiman, Guru di Kabupaten  Pangkep ditahan polisi lantaran diadukan Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid Batara terkait tulisan di Facebook. Ia kemudian dibebaskan 27 maret 2013.

3 Maret 2013: PT Semen Tonasa lakukan kekerasan verbal terhadap jurnalis Bisnis Indonesia Wiwiek Endah saat menghadiri jumpa pers yang digelar Tonasa. Tidak hanya itu PT Semen Tonasa juga berupaya melakukan praktek suap kepada jurnalis.

20 Maret 2013: Sulfaedar Pay, Jurnalis Tempo mengalami kekerasan verbal oleh Kadishub Sulsel, Masykur A. Sulthan.

22   Maret 2013: Jurnalis Kris Tanjung Ujungpandang Ekspress mengalami kekerasan oleh Syahrul Juaksa Kasieintel Kejari Makassar di Kantor Kejari Makassar.

31 Maret 2013: Kantor Redaksi Palopo Pos dan Biro Fajar di Bakar Massa terkait hasil Pengumuman Pilwalkot Palopo. Selain Palopo Pos, Kantor Surat Kabar Sindo juga mengalami kerusakan.

6 April 2013: Harun Jurnalis Fajartv terkena busur saat hendak liputan di Jalan Dangko Makassar oleh Geng Motor.

15 April Kabag Hukum Pemkab Pangkep mengusir  Subhan Jurnalis Rakyat Sulsel dan Saharuddin dari Harian Ajattapareng saat liputan rapat rutin desa Mandiri di Ruang Pola Lantai III Kantor Bupati Pangkep

8 Mei 2013
Endy Jurnalis Transtv ditikam geng motor usai liputan di Hotel Clarion di Jalan Pettarani Makassar. Kameranya dan Blackberrynya dirampas.


9 Mei 2013.Ban Motor Jurnalis Trans7 Uceng  ditusuk saat parkiran di salah satu pusat perbelanjaan di Makassar.

19 Mei  2013. Kantor Harian Radar Bone dirusak, minggu dinihari pukul 02.00 wita. Pelaku diduga preman yang tak puas dengan berita judi.

22 Mei 2013 Agung jurnalis fajartv dilecehkan secara verbal oleh Wagub Sulsel Agus Arifin Numang, saat melakukan wawancara.

24 Mei 2013, Kamera Jurnalis Metrotv Tamsir Facruddin dirampas dan dirusak kelompok yang bertikai di Jalan Kandea Makassar.

27 Mei 2013 Dirlantas Polda Sulsel Kombes Yudi Amsah menolak wawancara jurnalis di Mapolda terkait habisnya blangko BPKB,STNK dan SIM. Parahnya, dia justru memerintahkan asprinya membagi-bagikan amplop kepada jurnalis. Akibatnya terjadi keributan di ruangan Di Ditlantas Polda  Sulselbar Jln Pettarani Makassar.


Hak Jawab Membangun Tradisi Demokrasi

Peringatan Hari Hak Jawab, yang dicanangkan sejak lima tahun terakhir di Makassar, diharapkan bisa menjadi catatan penting bagi upaya menjaga tradisi demokrasi di daerah ini.

Negara-negara yang iklim berdemokrasinya sudah berjalan baik, berlaku adagium yang cukup terkenal, terkait sengketa pemberitaan.

Kata-kata dibalas kata-kata, Fakta dijawab Fakta. Opini ditanggap Opini, dan Berita dijawab Berita.

Kita berharap momentum Hari Hak Jawab ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk selalu menggunakan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi jika tidak puas dengan pemberitaan. Ini untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dan ancaman gugatan hukum yang sering terjadi di daerah ini.

Jika media tidak menjalankan Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No.01/Peraturan-DP/2008, tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers, Masyarakat bisa segera mengadukannya ke Dewan Pers. Pengaduan ini juga penting untuk mengontrol media dan jurnalis, agar mereka tetap  bekerja profesional dan bertanggungjawab.

Menggunakan peringatan Hari Hak Jawab sekaligus Ulang Tahun Relawan KPJKB, kita berharap, semua stakeholder di daerah ini, selalu mendahulukan mekanisme penyelesaian sengketa pers, jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa.

Ini untuk mendidik generasi ke depan, bahwa masyarakat di daerah ini, santun dalam berdemokrasi, serta menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap jurnalis.

Angka kekerasan terhadap jurnalis dan media di Sulawesi Selatan, termasuk cukup tinggi di Indonesia. Indeks Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi yang buruk ini, bisa menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah yang berbahaya bagi para jurnalis dan aktivis pro demokrasi.

Apalah arti,  angka pertumbuhan ekonomi Sulsel yang diatas rata-rata nasional, jika Kemerdekaan Pers dan Kebebasan Berekspresi di daerah ini justru berada di titik nadir? 


***
(opini ini dimuat di tribun-timur edisi 1 juni 2013)

Belajar dari Kasus Pencemaran Nama Baik Bupati Pangkep

 HAMPIR dua  pekan ini, sejak 4 Februari 2013, mata publik tertuju ke Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kasus penangkapan dan penahanan Guru SMP Negeri 3 Ma’rang Pangkep, karena disangka melakukan pencemaran nama baik Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, menyentak kesadaran kita semua.

Budiman, Guru SMP di Pangkep, harus mendekam di tahanan Polres Pangkep, dengan sangkaan melanggar Pasal 27 ayat 3 UU RI Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Pak Guru Budiman dituduh menghina Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid melalui media social facebook. Di media sosial buatan Mark Zuckerberg, Budiman menuliskan pendapatnya, setelah membaca sebuah postingan. Tulisannya adalah 'Bupati Pangkep sekarang tidak sama dengan bupati sebelumnya. Bupati sekarang paling bodoh di Indonesia.'

Gara-gara tulisan itulah,   Budiman harus menerima kenyataan pahit, dipenjara, dan hingga kini masih  berada dalam bayang-bayang ancaman dan tekanan. Buktinya, mesti polisi sudah menangguhkan penahanan atas dirinya, ia memilih bertahan di kantor polisi lantaran merasa tidak aman, setelah ia mendapat  ancaman dari para pendukung Bupati Pangkep.

Hingga kini,  kehidupan Budiman berubah total. Ia tidak lagi bisa bebas keluar rumah, apalagi melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru sekolah.Kehidupan sosialnya telah terampas.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan sikap Bupati Pangkep dan polisi setempat yang tidak memberikan jaminan keamanan, kepada Pak Guru Budiman.

Seperti dikutip di media ini, Bupati Syamsuddin Hamid, mengatakan, Ia telah memaafkan Budiman, hanya saja ia tidak berani menjamin warganya yang marah kepada Budiman.

Sejak awal, ketika kasus ini mencuat, sejumlah elemen masyarakat sipil, organisasi jurnalis, akademisi, penggiat HAM langsung bereaksi, dan merespon keras penahanan yang disusul teror dan ancaman terhadap Budiman.


Paradoks Demokrasi

Apa yang dialami Guru Budiman, adalah sebuah bentuk dari pembungkaman kebebasan berekspresi yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia.

Kondisi ini tentu sangat berbahaya jika dibiarkan, sebab akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi iklim berdemokrasi di Pangkep.

Jika ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan sosial disana. Kita tidak akan menemukan  suara-suara kritis dari masyarakat. Sebab jika itu dilakukan, maka harus bersiap-siap diteror, atau bahkan dipenjara.

Bupati Pangkep pun tak ubahnya pemerintahan diktator yang tidak boleh mendapat kritikan dari masyarakatnya. Sebuah paradoks bagi demokrasi.

Ini  mengkhuatirkan. Apalagi Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menopang jalan dan bekerjanya demokrasi.

Sulit membayangkan sistem demokrasi di Pangkep bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, melontarkan  sikap, dan berekspresi atas berbagai kondisi sosial di masyarakat disana.

Padahal dalam konstitusi,  Amandemen ke II, dengan gamblang menjamin kebebasan berekspresi. Pasal 28E (ayat 2) menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Ayat 3 ditegaskan lagi bahwa, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Jaminan konstitusional ini dielaborasi lebih jauh dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dituliskan pada Pasal 23 (ayat 2) UU tersebut, bahwa “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak eletronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”
Kebebasan berekspresi juga telah mendapat pengakuan secara universal. Pengakuan tersebut tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media, tanpa memandang batas-batas negara”. Sedangkan Pasal 19 (ayat 2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merumuskannya sebagai berikut: “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tertulis atau bentuk cetakan, karya seni, atau media lain sesuai dengan pilihannya”.

Karenanya, ketika Budiman dipenjara setelah komentarnya difacebook, akal sehat kita  sulit menerimanya. Ditambah lagi, setelah mengetahui kalau Pak Guru Budiman hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

Apa yang terjadi pada Guru Budiman, bukan lagi persoalan domestik di Pangkep. Sebab masalah Budiman, bisa saja menimpa semua warga negara di Indonesia. Sama seperti kasus Prita Mulyasari dan Ko Seng Seng, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kasus yang terjadi di Pangkep, adalah kasus Sulawesi Selatan, Kasus Indonesia, bahkan dunia. Pangkep kini, menjadi sorotan aktivis ham dan demokrasi di dunia.

Negara seharusnya melindungi Pak Guru Budiman. Sebab jika merujuk pada pranata hukum yang berlaku, negara seharusnya  bertanggungjawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik Pak Guru Budiman. Tanggungjawab ini dikenal dengan istilah “State Responsilibity”.

Negara, termasuk dalam batasan negara Pemerintahan di Kabupaten Pangkep, yaitu Bupati dan  Polisi seharusnya menjaga  hak atas kebebasan berbicara (free speech), berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan pers (freedom of the press).

Apa yang terjadi di Pangkep justeru sebaliknya, negara (bupati dan aparatnya) justeru terlibat melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi itu sendiri. Bahkan lebih buruk lagi, negara telah menjadi sebuah tirani baru untuk menekan dan membelenggu kebebasan warganya sendiri. Di Pangkep, anda tidak boleh bersuara kritis, karena bisa-bisa dianggap menghina penguasa dan nama baik seorang pejabat dan tokoh.

Hari-hari belakangan ini, negara di Pangkep telah absen bahkan melakukan pembiaran atas ketidakberdayaan seorang warganya yang berprofesi guru bernama Budiman.

Apa yang dipertontonkan negara di Pangkep, adalah sebuah pelanggaran kemanusiaan, yang dengan segala otoritas yang dimilikinya, telah merampas kebebasan dan hak hidup seorang guru bangsa, yang bermaksud mengoreksi pemerintahnya sendiri.

Selain itu, diluar konteks Budiman telah melakukan pelanggaran, ia mesti mendapat perlakuan  adil sebagai warga negara, khususnya terkait hak sipilnya.

Inilah yang sulit dipahami. Semoga kita bisa belajar dari kasus ini.

(tulisan ini dimuat di harian tribun timur edisi 20 februari 2013 dengan judul: Budiman Vs Bupati Pangkep)